Salah satu elemen penting dalam mewujudkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu sarana utama untuk memastikan publik dapat menerima informasi dan melakukan pengawasan publik terhadap BUMN dalam rangka penyelenggaraan layanan informasi publik yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan.